wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Hal tersebut dinilai penting agar setiap penerimaan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan kota.
Diwawancarai awak media ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan anggaran yang dikelola pemerintah daerah pada dasarnya berasal dari masyarakat melalui berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak daerah.
Karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, penggunaan anggaran juga harus mampu menjawab kebutuhan riil warga dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan maupun pembangunan daerah.
“Anggaran yang dikelola pemerintah itu bukan uang pribadi, tetapi uang masyarakat yang berasal dari pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah. Karena itu penggunaannya harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Taufik, Senin (3/8/2026).
Politisi PKB tersebut juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah agar target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Menurutnya, pendapatan daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas pembangunan Kota Balikpapan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Ia menilai optimalisasi PAD tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD melalui fungsi pengawasannya akan terus mengawal kinerja pemerintah daerah, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengingatkan dan mengawasi. Tugas kami adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD. Harapannya, pengelolaan PAD ke depan semakin optimal sehingga pembangunan daerah tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
