wartapedia.co.id, Samarinda – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah memilih mempertahankan belanja pegawai, sembari melakukan efisiensi pada belanja operasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran lainnya.
Hal tersebut disampaikan Aulia saat diwawancarai di Samarinda, Sabtu (10/10/2026). Ia mengatakan, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah mengatur belanja secara cermat agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Kedua, kita berupaya melakukan efisiensi pada belanja operasi. Kemudian, kita juga berupaya mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang,” kata Aulia.
Menurutnya, langkah efisiensi tersebut perlu diiringi strategi komunikasi yang baik agar masyarakat memahami arah kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah.
Ia menilai government branding atau penguatan citra pemerintah menjadi salah satu aspek penting dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Dalam hal ini, media dan jurnalis dinilai memiliki peran untuk membantu menjelaskan program pemerintah secara informatif kepada masyarakat.
Media Berperan Bangun Kepercayaan Publik
Aulia mengatakan, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Karena itu, berbagai program dan kebijakan pemerintah perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat mengetahui upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, kita harus membangun kepercayaan atau trust kepada masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap jurnalis melalui media masing-masing dapat membantu menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkab Kukar.
Menurut Aulia, efisiensi bukan semata-mata upaya menekan pengeluaran, melainkan juga memastikan penggunaan anggaran tetap mendukung kebutuhan masyarakat. Karena itu, kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada keberlangsungan pelayanan publik.
“Menurut kami, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka efisiensi ini tetap diarahkan agar pelayanan publik tidak terganggu. Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik yang diberikan,” tutupnya. (W/ADV/S)
