wartapedia.co.id, PENAJAM – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syarifudin HR, menyampaikan keraguannya terhadap data kemiskinan ekstrem yang disebut ada di wilayah PPU.
Menurutnya, kriteria kemiskinan ekstrem dengan pendapatan Rp12 ribu per bulan sangat tidak sesuai dengan kondisi di PPU.
“Pertama-tama, saya tidak percaya dengan adanya kemiskinan ekstrem di PPU, sangat tidak percaya. Kemiskinan ekstrem itu ada kriterianya yang pendapatannya Rp12 ribu,” ujarnya.
Syarifudin mempertanyakan asal data kemiskinan ekstrem tersebut, karena menurutnya, tidak ada warga PPU yang pendapatannya sekecil itu. Dalam pertemuan dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi II DPRD PPU, terungkap bahwa data tersebut berasal dari pemerintah pusat.
“Yang menjadi pertanyaan, kemiskinan ekstrem ini datanya dari mana. Kami sudah bicara dengan Dinsos saat ada pertemuan dengan Komisi II DPRD PPU, itu kan data langsung dari pusat. Enggak ada pendapatan orang sekecil itu di PPU,” lanjut Syarifudin.
Syarifudin menilai bahwa kredibilitas data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat perlu dipertanyakan.
Ia berpendapat bahwa penentuan kemiskinan ekstrem seharusnya tidak hanya berdasarkan aspek pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi rumah dan kriteria lainnya.
“Kemiskinan ekstrem itu harus dilihat rumahnya seperti apa, kan ada itu semua kriterianya. Jadi, kalau saya enggak terlalu percaya. Kalau memang bantuan itu sudah pasti ada bantuan dari pemerintah pusat. Itu sudah ada datanya semua, datanya diambil dari DTKS Dinsos,” tegasnya.
Syarifudin berharap agar data kemiskinan ekstrem yang digunakan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. (W/Adv/I)
