wartapedia.co.id, PPU – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, menyoroti urgensi pengawasan ketat terhadap investasi yang masuk ke wilayah PPU, terutama di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai pemerintah daerah harus bersikap lebih tegas dalam menindak perusahaan yang tidak mematuhi prosedur perizinan, guna mencegah dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami juga mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih tegas, karena kalau dibiarkan, nanti masyarakat jadi korban,” ujar Mahyuddin.
Ia mencontohkan adanya perusahaan yang mendirikan batching plant di dekat kawasan permukiman tanpa izin lingkungan, atau pelabuhan tidak resmi yang tiba-tiba muncul. Keberadaan fasilitas semacam itu menurut Mahyuddin sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak ditangani sejak dini.
“Misalnya, tiba-tiba ada perusahaan buka batching plant dekat permukiman tanpa izin lingkungan, ya kan bahaya. Atau pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang muncul tiba-tiba. Kalau kami tidak awasi, nanti tiba-tiba muncul konflik,” ucapnya.
Fenomena seperti ini, menurut Mahyuddin, marak terjadi karena derasnya arus investasi pasca-pengumuman pembangunan IKN. Ia mengingatkan bahwa tidak semua investor datang dengan niat baik. Beberapa di antaranya justru mencari celah di tengah belum optimalnya koordinasi dan pengawasan lintas instansi.
“Sekarang banyak yang datang karena IKN, tapi tidak semua investor itu bawa niat baik. Ada yang cari celah,” katanya.
Atas dasar itu, Komisi I DPRD terus mengambil inisiatif pengawasan, mulai dari inspeksi mendadak (sidak) hingga permintaan data resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mahyuddin menekankan bahwa keterlibatan DPRD bukan sekadar menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga untuk memastikan pembangunan berlangsung dengan tertib dan tidak mengorbankan kepentingan warga.
“Nah, di situlah pentingnya pengawasan dari DPRD, termasuk lewat sidak dan minta data dari perizinan,” tegas Mahyuddin. (W/ADV/S)
