wartapedia.co.id, Samarinda – Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menimbulkan sejumlah masalah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fraksi Partai Golongan Karya(Golkar), Udin turut merespon. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengevaluasi sistem PPDB yang telah berjalan ini.
“PPDB ini harus secepatnya dievaluasi. Kenapa begitu, ada yang membingungkan jika siswa yang jaraknya cuma 300 meter dari rumah ke sekolah, tetapi tidak diterima justru dipindah ke sekolah yang jaraknya sampai 7 Km dari rumah ke sekolah. Ini ada apa, Pemerintah mestinya memikirkan ini, bagaimana jika orang tuanya tidak mampu memberikan kendaraan”, ungkap Udin.
Kemudian, Udin meminta kepada Komisi IV untuk membuat tim khusus atau Pansus terkait penuntasan persoalan PPDB di Kaltim.
“Saya nanti mengusulkan kepada Komisi IV untuk membuat tim khusus atau Pansus untuk mengevaluasi ini”, tuturnya.
Anggota Dewan tersebut mengaku bahwa, ia juga melihat ada perbuatan curang yang sangat tidak sepatutnya dilakukan, sampai dengan cara memalsukan data di Kartu Keluarga.
“Saya melihat ada perbuatan curang dalam PPDB, ada yang berani memalsukan data Kartu Keluarga (KK). Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, mengaku alamatnya dirumah dekat sekolah, tetapi begitu di cek ternyata rumahnya bukan itu. Banyak yang perlu di evaluasi di PPDB 2023 ini”, ungkapnya.
Kata Udin, selain evaluasi jalannya sistem PPBD, diperlukan pula adanya kerjasama untuk peningkatan infrastruktur sekolah. Selain itu, pemerataan guru dan tenaga didik juga menjadi penting demi kemajuan pendidikan Kaltim.
